Sinardetektif.com KALIMANTAN BARAT — 30 Agustus 2026. Persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum sepenuhnya teratasi. Di tengah kondisi udara yang masih dikeluhkan masyarakat, persoalan baru turut muncul: keterbatasan ketersediaan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang disebut semakin memperbesar tekanan terhadap masyarakat di sejumlah wilayah. Selain menghadapi dampak asap dan kebakaran lahan, sebagian warga kini juga harus berhadapan dengan berkurangnya sumber air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk air untuk konsumsi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Keluhan mengenai sulitnya memperoleh air bersih dilaporkan muncul di sejumlah wilayah, khususnya kawasan yang sumber airnya terdampak kondisi kemarau.
Sepanjang 2026, masyarakat di sejumlah daerah Kalimantan Barat merasakan dampak kemarau dan karhutla yang cukup berat. Pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, bersama sejumlah organisasi dan lembaga telah melakukan berbagai upaya penanganan serta antisipasi.
Namun, di lapangan masih terdapat keluhan masyarakat yang menginginkan penanganan lebih cepat dan merata. Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanggulangan kebakaran dan asap, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar berupa air bersih dapat terpenuhi, terutama di wilayah yang sumber airnya mulai mengering atau mengalami perubahan kualitas.
LPK-RI: Pemerintah Diminta Lebih Agresif
Perhatian terhadap persoalan tersebut juga disampaikan Mulyadi dari LPK-RI Kalimantan Barat saat diwawancarai media pada 30 Agustus 2026.
Mulyadi menilai pemerintah perlu meningkatkan respons dan kualitas pelayanan publik, khususnya terhadap masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Pemerintah harus lebih agresif dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Kondisi kemarau tahun ini harus menjadi perhatian serius karena dampaknya semakin dirasakan
masyarakat,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, kondisi kemarau yang berkepanjangan berpotensi memperbesar persoalan apabila tidak segera ditangani secara terpadu. Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan langkah antisipasi, baik terhadap karhutla maupun dampak sosial yang muncul akibat berkurangnya ketersediaan air.
Mulyadi mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim investigasi untuk menghimpun informasi di sejumlah wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah kondisi kebakaran hutan dan lahan serta ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat.
“Tim investigasi sudah kami turunkan ke beberapa wilayah untuk melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan serta persoalan minimnya sarana air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan prioritas masyarakat yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Warga Mulai Antre Air
Menurut laporan yang dihimpun tim investigasi, persoalan ketersediaan air bersih mulai dirasakan di sejumlah titik. Di kawasan pesisir, misalnya, masyarakat disebut mulai mencari alternatif sumber air karena kondisi air sungai yang dilaporkan semakin asin akibat pengaruh musim kemarau.
Masyarakat bahkan disebut harus berbondong-bondong mengantre untuk mendapatkan air yang layak digunakan dan dikonsumsi.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Batu Ampar, di mana berdasarkan laporan tim investigasi, sebagian masyarakat mulai memanfaatkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, sejumlah sumber air lain seperti tampungan embung dilaporkan mulai mengalami kekeringan.
Temuan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh instansi terkait, terutama mengenai cakupan wilayah terdampak, kualitas air, jumlah warga yang mengalami kesulitan air bersih, serta kebutuhan distribusi air di masing-masing daerah.
“Kami Berbicara Berdasarkan Keluhan Masyarakat”
Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan pemerintah. Menurutnya, penyampaian tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap keluhan masyarakat yang ditemukan di lapangan.
“Kami tidak mengintervensi kinerja pemerintah. Kami berbicara berdasarkan data dan fakta yang kami himpun di lapangan serta keluhan masyarakat. Persoalan distribusi air bersih memang harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak menunggu persoalan tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Menurut Mulyadi, dalam kondisi bencana dan kemarau berkepanjangan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami hanya mengingatkan bahwa apa pun status dan penanganannya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan air bersih,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Segera Petakan Wilayah Prioritas
LPK-RI Kalimantan Barat berharap pemerintah segera melakukan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air bersih dan meningkatkan pendistribusian air, terutama di kawasan yang sumber airnya mulai mengering atau mengalami penurunan kualitas.
Masyarakat, kata Mulyadi, kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menghadapi dua persoalan yang berlangsung bersamaan: dampak karhutla dan kabut asap serta ancaman kekurangan air bersih.
“Kami berharap dalam waktu dekat pemerintah dapat menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah yang menjadi prioritas dan benar-benar membutuhkan. Masyarakat menunggu kepedulian serta langkah nyata pemerintah,” tutup Mulyadi.
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada sumber kebakaran, tetapi juga pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat, termasuk kesehatan, lingkungan, dan ketersediaan kebutuhan dasar.
TIM INVESTIGASI
Publisher (D)
